Asosiasi Usulkan 14 SNI Wajib, Baja China Mengancam Produk Lokal

Serbuan produk baja China mulai mengkhawatirkan pelaku usaha lokal. Pemerintah pun didesak segera melakukan standardisasi produk baja.

Serbuan produk baja China mulai mengkhawatirkan pelaku usaha lokal. Pemerintah pun didesak segera melakukan standardisasi produk baja.
Produk baja lokal mendapat ancaman serius dari serbuan produk non standar asal China. Kebijakan restrukturisasi pemerintah China terhadap industri baja di negerinya membuat eksodus besar-besaran sebagian pabrikan ke Indonesia.
“Sudah mulai terlihat relokasi dari China. Volume (kapasitas produksi) memang kecil, tapi banyak (perusahaannya). Kita khawatir ini nanti bisa menggerus pangsa produk lokal kita,” ungkap Ketua Umum Indonesia Iron and Steel Industry Association (II-SIA) Fazwar Bujang di Jakarta, Jumat (5/3).
Dia menuturkan di China terdapat lebih dari 1.000 pabrikan baja dari hulu sampai hilir. Namun, seiring program restrukturisasi yang dilakukan pemerintah Beijing terhadap industri baja negeri itu, sebagian pabrikan melakukan relokasi ke Indonesia.
Pabrik tersebut diperkirakan tidak bisa memenuhi aturan yang diberlakukan pemerintah China terkait standardisasi dan isu lingkungan hidup.
“Mereka menutup pabrik-pabrik yang kapasitasnya di bawah 600 ribu ton per tahun karena dianggap tidak efisien dan menimbulkan polusi. Industrinya berpikir daripada tutup di sana, lebih baik cari negara yang aturannya longgar,” kata Fawzar yang juga Direktur Utama Krakatau Steel.
Pabrik baja China, menurut dia, sudah banyak terlihat di daerah Cikupa, Tangerang, Banten.
Pabrikan tersebut sebagian besar memproduksi baja tulangan atau besi beton. Pilihan produksi kedua produk tersebut dinilai karena bahan bakunya relatif lebih mudah didapat, seperti scrap.
Direktur Eksekutif IISIA Edward R Pinem menambahkan, pabrikan baja China yang melakukan relokasi ke Indonesia di antaranya berkapasitas produksi 100 ribu ton hingga 200 ribu ton per tahun dengan nilai investasi rata-rata di bawah 10 juta dollar AS.
“Makanya kami beradu cepat untuk menata standardisasi. Ini kan untuk mengayomi kepentingan semua, konsumen dan produsen dalam negeri. Mereka kan di negaranya sudah biasa meproduksi barang yang di bawah standar, ke sini bisa terbawa kebiasaan itu,” tutur Edward.
Sebelumnya, industri baja nasional juga mendesak pemerintah melakukan renegosiasi 535 pos tarif besi baja dalam kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA) dengan memundurkan jadwal penurunan bea masuk mulai 2018.
Industri baja dinilai merupakan salah satu sektor yang paling rentan terkena dampak negatif penerapan ACFTA.
SNI wajib
Sementara itu, Direktur Hubungan Pemerintahan II-SIA Titi Marga menyebutkan, hingga saat ini, Standard Nasional Indonesia (SNI) di sektor baja yang berlaku wajib baru lima. Untuk itu, asosiasi tengah mengusulkan 14 rumusan SNI yang ditargetkan dapat mulai berlaku wajib paling lambat akhir tahun ini.
“Yang sudah wajib itu BJP, BJLS, Baja Las, Baja Tulangan Beton, dan Baja Tulangan Beton untuk rolling. Kalau yang 14 itu di antaranya baja dingin, BJLTE, dan baja profil ada lima,” kata Titi.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat menegaskan pihaknya berkomitmen mempercepat pemberlakuan regulasi wajib SNI untuk 40 produk manufaktur.
Ke-40 produk tersebut antara lain baja canai dingin (cold rolled coils/CRQ), baja profil, kaca lembaran, seterika listrik, pompa air listrik, audio video, motor bakar, korek api gas, kabel listrik, baja lembaran tipis, lapis timah, pelek kendaraan bermotor, sepeda roda dua tangki air, dan meteran air.
“Kami ingin mempercepat pemberlakuan SNI wajib untuk semua produk manufaktur yang terancam China. Peraturan sedang disiapkan,” tandas Hidayat.
Penerapan SNI wajib untuk seluruh produk manufaktur merupakan salah satu solusi guna melindungi industri nasional.
Penerapan regulasi SNI wajib dinilai mampu melindungi konsumen serta menciptakan persaingan yang sehat. Di sisi lain, instrumen ini diyakini mampu mempertahankan daya saing industri dalam negeri.

Komentar ditutup.